CELEBES UPDATE_NATIONAL, Pelaksanaan Selesksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belakangan menjadi sorotan publik. Hal tersebut terjadi lantaran adanya dugaan praktek manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) level pemerintah daerah.
Adanya dugaan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong angkat bicara. Ia mengungkapkan adanya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di level Pemda mencederai proses seleksi yang dilakukan pemerintah saat ini.
Praktek tersebut dinilai merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun justru tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Tidak jarang ditemukan bahwa beberapa BKD di daerah bertindak tidak sesuai aturan. Contohnya, ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, sedangkan tenaga honorer yang baru bekerja satu tahun justru dapat ikut seleksi. Hal ini terjadi karena adanya manipulasi data,” katanya saat dikonfirmasi.
Bahtra juga mengak kerap menerima aduan seleksi PPPK yang sangat beragam.
“Misalnya, pada tahun sebelumnya, ada honorer yang dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak terdaftar sehingga tidak dapat mengikuti seleksi,”
Lebih parahnya kata Bahtra, ada kasus peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tidak mendapatkan formasi sesuai haknya,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Bahtra menekankan permasalahan ini perlu perhatian yang serius dan harus segera diperbaiki agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi PPPK dapat diwujudkan.(*)